Mayta Eka Kurnia Devi
Manajemen B - 01217013
UTS Etika Bisnis
1. Pelanggaran Etika Bisnis PT Megasari Makmur
Kasusnya : Banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut sebagai obat nyamuk yang murah tetapi sangat efektif. Sayangnya, merek itu pada akhirnya harus menarik diri dari peredaran, alasannya mengandung zat aktif propoxur dan diklorvos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Bahkan, lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang telah bercampur dengan produk “HIT”.
Pelaku yang Melanggar : PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek “HIT”. Namun, belakangan diketahui jika produk tersebut telah melanggar etika bisnis.
Yang Dirugikan : Contoh pelanggaran etika bisnis terhadap produk HIT ini memang cukup membuat rugi banyak pihak, bahkan tanpa memperhatikan regulasi dan moral. Maka dari itu, perusahaan tersebut sama saja dengan bunuh diri.
Pelanggarannya & Ulasan dasar hukum : Pada dasarnya, perusahaan tersebut telah melanggar banyak peraturan dan dikenai pasal berlapis. Hal ini berdasarkan penetapan regulasi dalam UUD. Berikut ini pemaparannya:
• Pasal 4 tentang hak konsumen
• Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha
• Pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku
• Pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakannya yang keliru
Yang Seharusnya : Sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab dari pihak produsen, mereka bukan hanya sekedar meminta maaf tetapi juga bersedia untuk menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut dari pasaran. Setelah itu, mereka mengajukan surat perizinan untuk memproduksi lagi.
Namun, produk kali ini mereka pastikan akan sesuai dengan regulasi. HIT aerosol yang baru oleh produsen diciptakan menggunakan formula yang berbeda dan tentunya bebas dari zat berbahaya seperti pada pelanggaran sebelumnya.
2. Sisi Gelap Suap Korporasi
Selama tahun 2019 kemarin, telah banyak terungkap kasus suap yang melibatkan perusahaan atau korporasi, baik dalam skala besar maupun kecil. Dari mulai kasus suap pada Perum Perikanan Indonesia (Perindo) yang jumlahnya mencapai 30 ribu dolar AS, kasus suap pada sejumlah pejabat PT Garuda terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce hingga sejumlah Rp 100 miliar, hingga kasus suap migas Pertamina Energy Services (PES) Pte. Limited yang disinyalir bernilai hingga 2,9 juta dolar AS dari Kernel Oil terkait kegiatan perdagangan minyak mentah kepada PES di Singapura.
Belum lagi kasus suap properti, distribusi gula, alat kesehatan, obat, dan lain sebagainya. Ini hanyalah baru sedikit kasus yang mencuat ke publik. Belum kasus lain yang senyap tersembunyi tanpa suara karena kurangnya sorotan media. Mengungkap kasus suap bukanlah hal yang mudah. Para pelaku transaksi suap saling menyembunyikan dan merahasiakan. Informasi tentang transaksi suap saling terkunci rapat di antara mereka sendiri. Tidak pernah ada bukti yang tertulis dan tercatat dalam buku akuntansi perusahaan. Kenyataan inilah yang mengakibatkan suap korporasi sangat susah untuk diungkap.
Para pelaku suap biasanya sangat lihai dalam membangun jejaring suap korporasinya. Semakin lama dan sering mereka terlibat dalam transaksi suap, maka akan semakin terampil dan cerdik mereka dalam praktik illegal ini. Mereka tahu kapan saat yang tepat untuk "bicara" dan "diam".
Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran para pemangku kepentingan di dunia bisnis untuk mencegah meluasnya suap korporasi ini. Selain itu, transparansi urusan perizinan perlu terus diperbaiki agar dampak buruk suap korporasi tidak terjadi lagi.
3. Ombudsman Minta Sub-Rekening Efek Nasabah WanaArtha Dipisahkan
Ombudsman Republik Indonesia meminta Kejaksaan Agung menganalisis pembekuan rekening efek nasabah WanaArtha Life dan mengumumkan hasilnya ke publik terkait aliran dana Jiwasraya. Menurut Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, Kejaksaan Agung bisa menganalisis aset mana yang perlu dibekukan, apakah subrekening efek nasabah WanaArtha masuk dalam bagian yang disita atau tidak. Ia menilai Kejaksaan Agung semestinya melakukan mitigasi atas proses hukum yang bisa berdampak pada orang lain yang tidak terkait. Sehingga aset-aset yang terkait proses hukum bisa dipisahkan dari aset lain yang tidak terkait. Barita menambahkan laporan terkait penanganan kasus dan pelanggaran kode etik oleh jaksa juga mesti disertai bukti-bukti yang mendukung. Agar saat meminta keterangan kepada jaksa terkait, substansinya menjadi jelas. Kemudian jika sudah disertai bukti-bukti, nantinya Komjak akan menyampaikan rekomendasi.
4. Pelanggaran Kode Etik Wahyu Setiawan : Disidang Hari Ini, Keputusan Besok
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk perkara nomor 01-PKE-DKPP/I/2020. Wahyu diadukan karena diduga menerima suap guna memuluskan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme pengganti antar waktu (PAW) untuk mengganti posisi Nazarudin Kiemas yang wafat pada Maret 2019. Wahyu diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu yaitu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja dan Mochammad Afifuddin. Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, juga pihak terkait. Adapun pihak terkait yang telah diundang adalah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wahyu akan disidang oleh empat orang anggota DKPP yaitu Pelaksana tugas Ketua DKPP Muhammad, anggota DKPP Ida Budhiati, Teguh Prasetyo dan Alfitra Salam.
5. Grab Lolos dari Jeratan Denda KPPU Senilai Rp30 Miliar
PT Grab Teknologi Indonesia (Grab Indonesia) berhasil lolos dari putusan pelanggaran atas Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan kerja samanya dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dan denda Rp30 miliar. Juru Bicara Grab menjelaskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menyatakan Grab telah bersalah melakukan pelanggaran atas Pasal 14 dan 19 huruf d UU No. 5/1999, pada 25 September 2020. Sebelumnya, KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada Grab dan TPI masing-masing sebesar Rp30 miliar dan Rp19 miliar. Kedua perusahaan itu dianggap melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 UU No. 5/1999. Berdasarkan siaran pers KPPU, Kamis (2/7/2020), denda sebesar Rp30 miliar kepada Grab ini terdiri dari Rp7,5 miliar pelanggaran Pasal 14 dan Rp22,5 miliar atas Pasal 19. Sementara TPI dikenakan denda Rp4 miliar dan Rp15 miliar atas dua pasal tersebut.
https://www.situsekonomi.com/2020/09/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis.html
https://news.detik.com/kolom/d-4867647/sisi-gelap-suap-korporasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar